Norma di Indonesia, Inilah Aturan Cyber Pornografi

Misal kata ada masalah berkenaan pornografi dunia maya (cyber pornography) semisalnya, blog maupun komunitas khusus, undang-undang mana yang dapat laku, apa KUHP, UU Pornografi atau UU ITE? Apa azas lex specialis derogat legi generalis laku pada undang-undang itu (tiga UU yang disebut diatas) ? Atau adakah pertentangan atau perseteruan pada ke-3 UU itu? (bila ada, jadi UU mana yang dipakai? ) Terima kasih awal kalinya.
Miliki pertanyaan beda ? Silahkan Login, atau Jadwal ID anda. Kirim Pertanyaan ke hukumonline. comJawaban :
Artikel dibawah ini yaitu pemutakhiran dari artikel dengan judul “Cyber pornography (pornografi dunia maya) ” yang dibikin oleh Shanti Rachmadsyah, S. H. serta kali pertama diterbitkan pada Kamis, 18 Maret 2010.

Intisari :

Ketentuan hukum berkenaan pornografi, dirapikan dalam sejumlah undang-undang, di antaranya :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) ;
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 mengenai Kabar serta Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sama seperti yang sudah di ubah oleh Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 mengenai Pergantian Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 mengenai Kabar serta Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) ; serta
Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi (“UU Pornografi”) .

Dalam soal tindakan memberikan pornografi di internet (cyber pornography) , UU Pornografi adalah lex specialis (hukum yang teristimewa) dari UU ITE serta KUHP. Baik UU Pornografi, UU ITE serta perubahannya dan KUHP bisa laku untuk menindak tindakan pornografi di internet.

Keterangan selanjutnya, silahkan baca review dibawah ini.

Pingin Permasalahan Anda Lekas Selesai?
Percayakan permasalahan hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, cuma Rp299. 000, – per 30 menit.

Tanyakan Permasalahan Anda
Powered by : Justika Logo

Review :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sama seperti sempat diterangkan dalam artikel Sangsi buat Pembuat serta Penebar Content Pornografi, berkata berkenaan pornografi, sudah ada sekian banyak undang-undang yang mengontrol intisari yang disebut, di antaranya:

 

Baca Juga : apa itu norma

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) ;
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 mengenai Kabar serta Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sama seperti yang sudah di ubah oleh Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 mengenai Pergantian Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 mengenai Kabar serta Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) ; serta
Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi (“UU Pornografi”) .

Penataan Pornografi di Internet dalam KUHP
Cyber pornography dapat saja bisa di artikan jadi penyebaran muatan pornografi lewat internet.

Penyebarluasan muatan pornografi lewat internet tak dirapikan lewat cara teristimewa dalam KUHP. Dalam KUHP tidak juga diketahui arti/kejahatan pornografi. Tetapi, ada masalah KUHP yang dapat digunakan untuk tindakan ini, ialah masalah 282 KUHP berkenaan kejahatan pada kesusilaan. Masalah 282 ayat (1) KUHP berbunyi sebagaimana berikut :

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau tempelkan di podium tulisan, deskripsi atau benda yang sudah didapati dalamnya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan tujuan untuk ditayangkan, diunjukkan atau ditempelkan di podium, membikin tulisan, deskripsi atau benda itu, memasukkan ke negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau miliki persediaan, maupun barangsiapa lewat cara blak-blakan atau bisa saja dengan mengedarkan surat tiada diperintah, menawarkannya atau menunjukkannya jadi dapat dicapai, diancam dengan pidana penjara sangat lama setahun enam bulan atau pidana denda tertinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Penataan Pornografi di Internet dalam UU ITE
Dalam UU ITE serta perubahannya tidak juga ada arti pornografi, tapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Aksi itu dirapikan dalam Masalah 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi :

Tiap-tiap Orang dengan berencana serta tiada hak mendistribusikan serta/atau mentransmisikan serta/atau membuat bisa diaksesnya Kabar Elektronik serta/atau Dokumen Elektronik yang miliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Bahaya pidana pada pelanggar dirapikan dalam Masalah 45 ayat (1) UU 19/2016, ialah :

Tiap-tiap Orang yang dengan berencana serta tiada hak mendistribusikan serta/atau mentransmisikan serta/atau membuat bisa diaksesnya Kabar Elektronik serta/atau Dokumen Elektronik yang miliki muatan yang melanggar kesusilaan sama seperti disebut dalam Masalah 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara sangat lama 6 (enam) tahun serta/atau denda sangat banyak Rp 1 miliar.

Lalu dalam Masalah 53 UU ITE dikatakan kalau seluruhnya aturan perundang-undangan yang sudah ada awal kalinya dikatakan masih laku, sepanjang tak bertentangan dengan UU ITE itu.

Penataan Pornografi di Internet dalam UU Pornografi
Dari ke-2 undang-undang yang diatas, Masalah 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas berikan definisi berkenaan pornografi, ialah gambar, sketsa, gambaran, poto, tulisan, nada, bunyi, gambar bekerja, animasi, kartun, perbincangan, gerak badan, atau bentuk pesan yang lain lewat bermacam-macam wadah komunikasi serta/atau pertunjukan di podium, yang menampung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar etika kesusilaan dalam warga. Oleh sebab itu, arti itu bisa dipraktekkan dalam diskusi ini.

Larangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk juga lewat di internet, dirapikan dalam Masalah 4 ayat (1) UU Pornografi, ialah :

 

Baca Artikel Lainnya : pengertian sejarah secara umum

 

Tiap-tiap orang dilarang menghasilkan, membuat, perbanyak, menduplikasikan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, tawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau sediakan pornografi yang lewat cara eksplisit menampung :
persenggamaan, termasuk juga persenggamaan yang keluar batas ;
kekerasan seksual ;
masturbasi atau masturbasi ;
ketelanjangan atau penampakan yang mengesankan ketelanjangan ;
alat kelamin ; atau
pornografi anak.

Pelanggaran masalah 4 ayat (1) UU Pornografi bisa diancam pidana sama seperti dirapikan dalam Masalah 29 UU Pornografi ialah :

Tiap-tiap orang yang menghasilkan, membuat, perbanyak, menduplikasikan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, tawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau sediakan pornografi sama seperti disebut dalam Masalah 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara sangat singkat 6 (enam) bulan serta sangat lama 12 (dua belas) tahun serta/atau pidana denda sangat dikit Rp 250 juta serta sangat banyak Rp 6 miliar.

Masalah 44 UU Pornografi menjelaskan kalau pada waktu Undang-Undang ini mulai laku, semua aturan perundang-undangan yang mengontrol atau terkait dengan tindak pidana pornografi dikatakan masih laku selama tak bertentangan dengan UU Pornografi ini.

Menurut keterangan diatas, tersebut ringkasan yang bisa kami rangkai untuk menjawab ke-3 pertanyaan Anda :
Baik UU Pornografi serta UU ITE bisa dipakai untuk menangkap aktor kejahatan pornografi yang gunakan wadah internet. Meskipun begitu, Masalah 282 KUHP pun tetap bisa dimanfaatkan untuk mencapai pornografi di internet sebab rumusan masalah itu yang cukuplah luas, ditambah kembali Masalah 44 UU Pornografi menyatakan kalau semua aturan perundang-undangan yang mengontrol atau terkait dengan tindak pidana pornografi dikatakan masih laku selama tak bertentangan dengan UU itu. Dalam praktiknya mungkin penegak hukum gunakan ke-3 undang-undang itu (UU Pornografi, UU ITE, serta KUHP) atau cuma UU Pornografi serta UU ITE saja.
Menurut paparan diatas, menurut irit kami, UU Pornografi yaitu lex specialis (hukum yang teristimewa) dari UU ITE serta KUHP dalam kejahatan pornografi lewat internet. Pornografi adalah satu diantaranya sisi dari muatan yang melanggar kesusilaan yang dimaksud Masalah 27 ayat (1) UU ITE serta KUHP.
Kami tak menyaksikan ada pertentangan dalam penataan kejahatan pornografi di internet, terutama pada UU Pornografi serta UU ITE. Demikian sebaliknya, ketiganya malahan sama sama lengkapi. Batasan atau pemahaman pornografi dirapikan dalam UU Pornografi serta trik penyebarluasan pronografi di internet dirapikan dalam UU ITE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *