Investasi Rp 600 Triliun Untuk Perbaiki Transportasi Jabodetabek

Investasi yang diperlukan Tubuh Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sampai 2029 sampai Rp 600 triliun. Hal tersebut untuk menerapkan Ketentuan Presiden (Perpres) Nomer 55/2018 mengenai Gagasan Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2018-2029.

Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, jumlahnya investasi itu tidak dibicarakan dalam rapat hanya terbatas (ratas) pengendalian transportasi Jabodetabek, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1). “Tadi semakin banyak dibicarakan manfaat pengaturan,” kata Budi selesai ratas.

Dia memberikan, tidak tertutup peluang investasi sampai Rp 600 triliun. “Kalau dikerjakan semua bisa saja. Karenanya ada MRT, LRT, ada KRL. (tetapi) dengan spesifik saya tidak mengkalkulasi,” paparnya.

Waktu disinggung tentang RITJ 2019, dia mengutarakan, beberapa moda transportasi akan selesai. “2019 ini kita akan bangun banyak hal. Mengakhiri MRT pada Februari, LRT pada bulan Desember. Kita akan mengawali MRT step ke-2,” katanya.

Di bagian lainnya, semua pihak sudah memiliki komitmen mengintegrasikan transportasi Jabodetabek. “Kompak. Saya fikir saya respect (hormat) dengan Bapak Presiden. Kita mesti turut instruksi Bapak Presiden. (Transportasi) mesti dikumpulkan. Sepakat sekali,” tuturnya.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) selalu memantau pemerintah daerah (pemda) tersangkut integrasi transportasi. Menurut dia, memang diperlukan satu pengaturan supaya tidak berlangsung tumpang tindih kewenangan.

“Intinya daerah mesti ada kata setuju, kelak kami akan coba koordinasi untuk pusatnya. Kelak akan langsung oleh Bapak Presiden atau Wakil presiden (wapres) mengkoordinir. Utamanya ialah setahun sampai kerugian sebab kemacetan itu hampir beberapa ratus triliun,” tutur Tjahjo.

Saat ditanyakan peluang terdapatnya pembentukan tubuh baru yang mengurus integrasi transportasi, dia mengakui belumlah tahu persis. Akan tetapi, sambungnya, manajemen organisasi akan tidak efisien bila kebanyakan instansi.

“Tadi ditetapkan ditunjuk Bapak Wakil presiden untuk selekasnya akan memutuskan ini. Ini mesti kompak, barusan telah kompak tiga gubernur, serta yang terpenting masing masing pemda dikasihkan otoritas. Masalah bentuk organisasinya bagaimana kelak akan ditetapkan dalam rapat bersama dengan Bapak Wakil presiden,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, integrasi transportasi meliputi tiga propinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Banten. Di lain sisi, menurut dia, ada kewenangan Kementerian Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) dan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat.

“Menurut presiden itu mesti disederhanakan dalam bagian komandonya, dalam bagian koordinasinya. Diusahakan apa cukuplah Jakarta saja yang mengatasi, apa BUMN, demikian kurang lebih arahnya,” jelas Moeldoko.

Awal mulanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, kemacetan menyebabkan seputar Rp 65 triliun melayang-layang per tahun. Uang sebesar itu seharusnya bisa dipakai untuk bangun moda transportasi.

“Hitungan Bappenas yang saya terima, tiap-tiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun dikarenakan kemacetan. Tidak mungkin beberapa hal semacam ini kita selalu. Kita mesti berani mulai membuat hingga Rp 65 triliun bisa saja barang bukan asap yang penuhi kota,” kata Presiden saat buka ratas.

Presiden mengatakan, kemacetan lintas, kendaraan berhenti keseluruhan, tidak berjalan akan makin banyak. Hal tersebut berlangsung bila manajemen transportasi tidak diurus baik. Pembangunan MRT, LRT, Trans Jakarta, kereta api bandara, commuter, menolong menangani kemacetan.

“Kalau MRT jadi, kereta api bandara siap, Transjakarta ada, benar-benar penduduk kita dorong masuk ke transportasi massal. Hingga mobil-mobil yang berada di jalan benar-benar dapat menyusut dengan besar-besaran,” katanya.

Presiden pun menjelaskan, transit oriented development (TOD) atau ide pembangunan transportasi yang bersinergi dengan tata ruangan tidak berjalan efisien. Karena, diurus beberapa pihak seperti DKI, Banten, Jawa barat, serta BUMN.

“Keterpaduan antartransportasi perkotaan serta tata ruangan mesti betul-betul kita kalkulasi. Penambahan akses lewat peningkatan TOD-TOD yang ada. Utamanya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada, hingga makin mudah diawali, ditangani serta tidak sama-sama lempar antarinstitusi satu serta yang lain,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *